A Secret Weapon For agus joko pramono
A Secret Weapon For agus joko pramono
Blog Article
“Hilangnya oposisi menjadi pertanda bahwa rezim Prabowo akan berjalan tanpa ada mekanisme Look at and balances. Itu berbahaya,” ujarnya.
Jumlah tersebut, kalaupun benar, telah mendapat legalitas dari UU Kementerian Negara terbaru yang menghapus batas maksimal jumlah menteri dalam sebuah kabinet pemerintahan.
Lebih dari itu, kata Mietzner, rezim pemerintah yang berkuasa membutuhkan partai politik untuk melindunginya dari ancaman di luar parlemen.
If your finance, efficiency, and also other specified reason audits are built-in, the BPK can challenge fraud pitfalls or the procedure crossing the regular within the close to potential, he expounded.
Setelahnya, Presiden Jokowi akan mengirimkan 10 nama tersebut ke DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. Dari 10 nama itu, nantinya akan dipilih lima orang untuk memegang jabatan pimpinan KPK.
Pansel menggelar tes wawancara secara tertutup. Wartawan dilarang untuk meliput ke dalam lokasi tes wawancara. Tes kali ini juga tidak disiarkan secara langsung. Awak media hanya bisa menunggu di location luar gedung.
Sebanyak 10 daftar nama capim KPK telah masuk ke meja Presiden Jokowi. Selanjutnya nama-nama tersebut akan menjalani healthy and good tes di DPR, nantinya akan ada 5 nama yang dipilih.
Anies ingin bentuk partai politik usai gagal maju Pilkada 2024 – Apa syarat pendirian parpol dan modal apa yang dibutuhkan?
“Siapa lagi yang akan mengawasi pemerintah? Apakah pemerintah akan efektif kalau yang mengawasi mereka adalah orang-orang Prabowo sendiri?
By means of BPK's audit, a weak Handle system in an establishment is usually detected, he remarked, including the board then issues some advice aimed toward improving The inner Command process.
menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
The board can observe up on this kind of detection by conducting investigative audit, either determined by its initiative or maybe the requests of regulation enforcement officials, he explained.
The condition’s losses calculated because of the BPK needs to be serious and definite, for example asset reduction, income, or state’s securities, he noted, introducing which the board did not determine the state’s losses because of forest destruction in Riau or mining in Papua.
Keterangan gambar, Jokowi disebut memanfaatkan koalisi politik bukan sekedar dalam proses legislasi di DPR, tapi juga melindunginya dari serangan di luar parlemen.
Sustainability administration accounting in attaining sustainable read more growth objectives: The purpose of general performance auditing while in the manufacturing sector